Politik sistem tanam paksa atau disebut dengan istilah cultuurstelsel merupakan salah satu hasil kebijakan politik konservatif yang di terapkan oleh Pemerintah Hindiya Belanda terhadap bangsa Indonesia. Sistem tanam paksa ini berlaku selama 40 tahun semenjak tahun 1830 s/d 1870.
DAFTAR ISI
Latar Belakang Penerapan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)
 |
| Van den Bosch, Tanam Paksa 1830 |
Sistem Tanam Paksa Cultuurstelsel sebenarnya merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh kebijakan politik konservative oleh Jendral van den Bosch. Hal ini menyusul kembangkrutan parah yang dialami oleh pemerintah Belanda setelah sebelumnya pada kurun tahun 1817-1830 menereka menerapkan kebijakan politik dan ekonomi liberal.
Sistem Tanam Paksa yang diberlakukan oleh Belanda ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dari Indonesia dengan waktu yang relatif sangat singkat. Oleh karena itu pemerintah kolonial memeras tenaga rakyak dengan paksa untuk menanam komoditi ekspor yang mereka tentukan. Hasilnya mereka dapat menjual hasil panen para petani ke pasar dunia dan memperbaiki keadaan ekonomi Belanda yang sedang lesu.
Pokok-pokok Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)
- Rakyat dituntut untuk menyediakan tanah pertanian untuk cultuurstelsel tidak melebihi 20% atau seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman komediti ekspor.
- Tanah yang disediakan untuk cultuurstelsel dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak.
- Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian harus bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun sebagai pengganti.
- Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk Culturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 (tiga) bulan
- Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat
- Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama, akan di tanggung pemerintah Belanda
- Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa atau penguasa pribumi
Gerakan Penentangan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)
Sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh Pemerintahan Kolonial telah mewariskan penderitaan dan kesengsaraan yang begitu memilukan pada rakyat Indonesia. Hal ini lambat laun di dengar oleh rakyat Belanda dan menimbulkan gelombang protes dari berbagai kalangan khususnya kalangan Liberal yang terdiri atas kaum humanis dan kapitalis.
Kecaman dari grum olongan humanis dan kapitalis itu disuarakan dalam forum Staten General atau Parlemen Belanda. Akhirnya protes ini mendapatkan dukungan luas dari banyak kalangan dan menjadi cikal bakal dikeluarkannya Undang Undang Agraris pada tahun 1870.
Tokoh Penentang Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)
Tokoh-tokoh Belanda yang terkenal fokal menentang Cultuutstelses antara lain:
- Baron van Hoevell
- E.F.E. Douwes Dekker
- Fransen van der Putte
Proses Penghapusan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)
Tahun 1860 penghapusan tanam paksa lada
Tahun 1865 penghapusan tanam paksateh dan nila
Tahun 1870 penghapusan semua jenis tanam paksakecuali kopi di Priangan
Demikian Penjelasan Sistem Tanam Paksa Cultuurstelsel Oleh Penjajah Belanda yang dimulai pada tahun 1840 oleh Jendral van den Bosch dan berakhir pada tahun 1870.
